Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno berjanji membangun ekonomi dan infrastruktur tanpa utang bila menang Pilpres 2019. Bagaimana caranya?
"Pak Prabowo dan saya ingin Insyaallah infrastruktur kita bangun. Kita bangun juga segi-segi ekonomi lain dan infrastruktur itu tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita," kata Sandiaga saat hadir di Jalan Ciledug Raya, Petukangan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago. Dia menganggap janji Sandiaga Uno tersebut berlebihan. Dia tidak yakin janji itu bisa diwujudkan.
"Jangan asal mau menang kemudian diomongin senak-enaknya. Kemudian malah semuanya malah tidak dipertanggungjawabkan, kan tidak bisa juga. Kalau kita ngomong itu kan ada ukurannya, ada ukuran kenapa kita bisa ngomong begitu, apa solusinya coba?" tanya politikus Partai NasDem itu.
Kalau bukan dari utang, kata Irma, lantas dari mana uang yang akan dipakai untuk membangun? Menurut Irma, semua negara di dunia itu memiliki utang. Dia pun mengajak Sandiaga untuk berkaca pada diri sendiri sebagai bangsa Indonesia, apakah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah cukup untuk melakukan pembangunan.
Irma menilai, pernyataan Sandiaga yang berjanji akan melakukan pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN seolah-olah menafikan kondisi perekonomian negara yang sebenarnya. Irma pun menyebut beberapa negara termasuk negara maju lainnya seperti Amerika Serikat (AS) yang juga memiliki utang luar negeri.
Jawaban BPN Prabowo-Sandi
Menanggapi keraguan Irma, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade akhirnya memberikan penjelasan panjang lebar. Janji Sandiaga itu, katanya, sudah benar.
Jika menang Pilpres 2019, Prabowo-Sandi akan melakukan kebijakan tax ratio yang menurunkan tarif pajak ke masyarakat. Bukan menaikkan tarif pajak, malah menurunkannya.
Andre mencontohkan kebijakan serupa yang telah dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Waktu itu pajak penghasilan di Rusia itu 80 persen, Presiden Rusia Vladimir Putin menurunkan menjadi 13 persen. Hasilnya, pajak di Rusia itu naik 3-6 kali lipat.
"Nah itu yang akan dilakukan Pak Prabowo," ujar Andre seperti dikutip dari Detikcom, Minggu (9/12/2018).
Saat ini, katanya, tax ratio di Indonesia hanya 11 sampai 12 persen. Jumlah tersebut masih jauh dari beberapa negara berkembang lainnya. Thailand 18-19 persen, bahkan Zambia di Afrika mencapai 16 persen.
"India itu korupsi kan luar biasa, dianggap negara yang relatif rawan korupsi, itu tax ratio-nya 20 persen," tuturnya.
Andre melanjutkan, Indonesia yang tax ratio-nya saat ini masih 10 sampai 11 persen tahun depan bahkan bisa turun menjadi 8 sampai 9 persen. Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio menjadi 18 hingga 19 persen seperti Thailand, maka Indonesia akan mendapatkan penghasilan Rp1.000 triliun hingga Rp1.200 triliun dari pajak.
"Nah dengan penghasilan Rp1.000 sampai dengan Rp1.200 triliun otomatis Indonesia tidak perlu berutang. Ini penghasilan tambahan ya, jadi selama ini Indonesia tidak perlu berutang. Malah uang kita bisa bangun infrastruktur, uang kita bisa bikin BPJS gratis, uang kita bisa pendidikan gratis, uang kita bisa mengangkat guru-guru K2 yang satu setengah juta orang itu menjadi PNS, bahkan hakim-hakim kita bisa gaji layak, tentara, polisi dan ASN bisa kita gaji layak. Semuanya bisa kita lakukan dengan kelebihan uang," ungkapnya.
"Tax ratio salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi, yang pasti tax ratio ini bukan menaikkan pajak. Melakukan tax ratio itu malah tarif pajak akan diturunkan. Tapi dengan kita menurunkan tarif pajak, otomatis banyak masyarakat yang membayar pajak karena tarif yang murah tidak memberatkan masyarakat. Nah Rusia dan beberapa negara lain sudah berhasil melakukan, kenapa Indonesia tidak bisa?" lanjutnya.
Selain melakukan kebijakan tax ratio, untuk menghindari utang, Prabowo-Sandi dikatkan Andre juga akan mempergunakan anggaran dengan cerdas dan tepat. "Kerja cerdas, kerja tuntas. Itu yang harus dilakukan, bukan hanya kerja-kerja tetapi nggak mikir," tuturnya.
Menanggapi pernyataan yang mengatakan banyak negara di dunia termasuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS) yang juga berutang, Andre mengatakan, utang menjadi pilihan paling terakhir di kepemimpinan Prabowo-Sandi.
"Kita tentu dalam hidup kalau bisa tentu tidak berutang. Tapi kalau memang keadaan sulit dan kita diharuskan berutang, utang adalah pilihan terakhir, bukan sedikit-sedikit utang seperti zaman sekarang. Dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, kita nggak seperti yang sekarang. Berutang adalah pilihan terakhir yang akan diambil oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi, tadi banyak cara, pertama memastikan pengelolaan, pemakaian APBN tepat sasaran, kerja cerdas kerja tuntas. Yang kedua ada program tax ratio," paparnya.
