Organisasi Papua Merdeka atau OPM menolak istilah buatan pemerintah Indonesia atau TNI yang menyebut mereka sebagai 'kelompok kriminal bersenjata' atau 'kelompok kriminal separatis bersenjata'.
Dalam siaran persnya tentang penembakan 31 pekerja proyek jalan trans-Papua, OPM berdalih, hal yang mereka lakukan bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai negara kolonial.
"Kami menyampaikan kepada negara kolonial Indonesia bahwa kami berjuang, bukan KKB (kelompok kriminal bersenjata), KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata), dan lain-lain, tetapi kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan republik West Papua," kata Juru Bicara OPM, Sebby Sanbom, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 5 Desember 2018.
Sebby mengklaim, OPM dan rakyat Papua tak membutuhkan jalan trans-Papua seperti yang dikerjakan sekarang, maupun pembangunan dalam bentuk lain. "Namun solusi masalah Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa yang beradab."
Dia mengingatkan juga kepada TNI dan Polri agar tidak menyerang warga sipil di sembarang tempat di Papua, sebab medan perang dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ada di Distrik Mbua sampai Habema, bukan Distrik Dal Yigi dan lainnya.
Peringatan Sebby itu menyusul operasi militer udara yang dilancarkan TNI dan Polri di Kenyam, Kabupaten Nduga, pada 4 Desember. TNI-Polri, katanya, bahkan sampai mengerahkan empat helikopter TNI Angkatan Udara dan satu helikopter Polri.
Dalam serangan udara itu, kata Sebby, TNI menjatuhkan bom peledak kapasitas besar namun dua di antaranya tak meledak dan dua yang lain meledak di udara. Artinya, katanya, tak satu pun bom yang dijatuhkan itu menyentuh tanah, apalagi melukai milisi TPNPB.
Selain itu, Sebby mengklaim, aparat Polri mengerahkan 24 kendaraan truk pikap untuk memobilisasi pasukan gabungan untuk memburu milisi TPNPB.
Pada pokoknya, dia menegaskan, OPM dan TPNPB bersiap melawan TNI dan Polri, sekaligus menolak pembangunan dalam bentuk apa pun di tanah Papua. “Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah kolonial RI; kami hanya ingin kemerdekaan penuh," ujarnya.
"Oleh karena itu," katanya, "semua pembanguan infrastruktur segera hentikan, dan segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM dan pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua
